AICIS+ 2025 Jadi Ajang Integrasi Ilmu Keislaman dengan Sains dan Teknologi Tingkat Internasional

SUARA RESTORASI    Oktober 27, 2025   

AICIS+ 2025 Jadi Ajang Integrasi Ilmu Keislaman dengan Sains dan Teknologi Tingkat Internasional

Depok, NU Online Annual International Conference on Islam, Science, and Society (AICIS+) memasuki tahun ke-25 penyelenggaraannya dengan wajah baru yang lebih dinamis, bertajuk AICIS+. Konferensi internasional ini akan digelar di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Depok, Jawa Barat pada 29-31 Oktober 2025. 

Tahun ini, panggung AICIS+ sengaja diperluas tak hanya ilmu sosial dan keislaman, tetapi juga menjangkau disiplin ilmu sains, teknologi, dan medis yang tengah berkembang pesat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Prof Amien Suyitno menekankan bahwa inovasi ini sengaja dilakukan untuk menjawab kebutuhan zaman.

 "Dari tahun ke tahun AICIS cenderung menyajikan rutinitas seputar islamic studies saja. Tahun ini, kita tentu sudah tahu tidak sedikit prodi-prodi saintek, kedokteran, dan ilmu keperawatan sudah tumbuh di PTKIN yang belum pernah diberi panggung untuk konferensi-konferensi internasional," ujar Suyitno pada Konferensi Pers AICIS+ di UIII, Depok, Senin (27/10/2025). 

Ia menambahkan, makalah-makalah yang ikut dalam ajang ini tidak hanya dari perspektif ilmu keislaman, tetapi juga kontekstualisasinya dengan dunia ilmu pengetahuan hari ini.  "Kita ingin menunjukkan, kajian keislaman di Indonesia tidak hanya berbicara pada ranah teologis, tetapi juga sudah masuk ke dalam ranah sains dan teknologi," tegasnya.

Senada, Rektor UIII Prof Djamhari Makruf menekankan semangat integrasi keilmuan menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan AICIS+. 

"Pada tahun ke-25 penyelenggaraannya AICIS memberi corak yang berbeda menjadi AICIS+," katanya.  Transformasi ini diiringi dengan peningkatan minat global yang terlihat dari partisipasi akademisi internasional dengan jumlah abstrak terkumpul lebih dari 2.400 judul penelitian. 

"Kita menerima lebih dari 2.400 abstrak tetapi yang diterima hanya sekira 230 abstrak. Minatnya semakin besar dan kami semakin selektif," jelas Djamhari.  Secara total, AICIS+ 2025 berhasil mengumpulkan 2.434 abstrak yang berasal dari 31 negara, dengan 219 jurnal dinyatakan lolos seleksi. 

Jurnal ini akan dipresentasikan dalam 25 sesi panel diskusi yang diselenggarakan di berbagai titik di UIII, Depok. Lebih dari sekadar konferensi, Djamhari menyebut AICIS+ juga dimaknai sebagai sebuah showcase atau etalase kemajuan pendidikan Islam Indonesia.

DPR Desak Langkah Konkret Atasi Kebuntuan Sertifikasi dan Inpassing Guru Madrasah

SUARA RESTORASI    Oktober 27, 2025   

DPR Desak Langkah Konkret Atasi Kebuntuan Sertifikasi dan Inpassing Guru Madrasah

Jakarta,  Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menilai kebuntuan persoalan sertifikasi dan inpassing guru madrasah harus segera diakhiri dengan langkah-langkah konkret dan berpihak pada keadilan. Ia menekankan, masalah yang telah berlarut selama bertahun-tahun ini menyangkut nasib ratusan ribu guru di seluruh Indonesia.

“Data capaian sertifikasi dan PPG dari Ditjen Pendis, serta besarnya anggaran tambahan sebesar Rp 2,7triliun yang kami setujui, seharusnya menjadi momentum percepatan, bukan sekadar angka statistik,” ujar Singgih dalam keterangan tertulis yang diterima NU Online, Senin (27/10/2025). 

Menurutnya, masih terdapat 381.326 guru madrasah yang belum tersentuh program sertifikasi dan inpassing, sementara enam masalah mendasar yang disuarakan Persatuan Guru Inpassing Nasional (PGIN) juga belum terselesaikan. Singgih menyoroti sejumlah persoalan yang dinilainya menggambarkan adanya kegagalan sistemik dalam kebijakan guru madrasah. 

Dari kuota PPPK yang tidak pro guru madrasah swasta, revisi PMA 43/2014 yang menghapus pengakuan masa kerja, hingga hutang TPG dan ancaman pemotongan insentif semua ini adalah bom waktu yang harus segera kita netralisir. Guru-guru yang telah mengabdi puluhan tahun tidak boleh lagi dirugikan,” tegasnya.

Ia juga menilai perlunya revisi menyeluruh terhadap Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 43 Tahun 2014 agar prinsip keadilan bagi guru benar-benar ditegakkan. 

“Pengakuan masa kerja guru adalah hak yang tidak boleh dihapus. Revisi peraturan ini harus menjadi prioritas Kemenag untuk mengembalikan hak-hak para guru,” jelasnya. 

Dorong transparansi dan perluasan kuota PPPK Terkait penambahan anggaran sebesar Rp 2,7 triliun yang telah disetujui DPR, Singgih menegaskan pentingnya pengawasan dan penyaluran yang tepat sasaran. “Anggaran itu adalah komitmen DPR. 

Namun kami akan awasi ketat implementasinya. Dana ini harus mampu menyelesaikan hutang TPG, meningkatkan insentif guru honorer, dan memperluas kuota PPPK bagi guru madrasah swasta secara signifikan dan transparan,” ujarnya.

Singgih juga mendorong pendekatan dialogis antara pemerintah dan organisasi profesi guru. Aspirasi ribuan guru dalam Simposium Nasional dan Rembuk Madrasah, serta suara PGIN, tidak boleh diabaikan. 

Mereka adalah mitra strategis. Karenanya, perlu duduk bersama untuk merumuskan peta jalan penyelesaian yang inklusif dan berkelanjutan, bukan sekadar kebijakan dari atas meja. Menurut Singgih, program inpassing yang saat ini masih berlaku sebaiknya dihapus. 

Ia menilai pengangkatan guru madrasah dalam skema PPPK sudah cukup didasarkan pada data sertifikasi dan penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG). 

“Idealnya kalau sudah mendapatkan sertifikasi, tidak perlu lagi ada inpassing. Itu berarti kerja dua kali dan membuat proses administratif menjadi rumit,” tegas Singgih. Ia menambahkan, pengangkatan berbasis sertifikasi dan TPG merupakan bentuk pengakuan negara (recognition) terhadap peran guru madrasah swasta. “Bagi guru-guru senior yang sudah mengajar puluhan tahun dan mungkin tersisa lima tahun menuju pensiun, jika sudah bersertifikasi, mereka seharusnya bisa langsung diangkat menjadi PPPK. Itu bentuk penghargaan negara atas dedikasi mereka dalam memajukan pendidikan nasional,” ucapnya. 

Sebelumnya, Kementerian Agama menyatakan akan menyelesaikan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan hingga tahun 2026, mencakup guru madrasah maupun guru pendidikan agama di sekolah umum. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mempercepat penyelesaian sertifikasi guru di bawah binaan Kemenag. 

“PPG Dalam Jabatan merupakan salah satu langkah untuk mengatasi kesenjangan sertifikasi guru di lingkungan Kementerian Agama,” kata Menteri Agama Nasaruddin Umar pada (3/1/2025). 

Berdasarkan data Kemenag, terdapat 620.716 guru binaan yang belum mengikuti PPG, terdiri atas 484.678 guru madrasah, 95.367 guru PAI di sekolah umum, serta ribuan guru agama dari berbagai agama lain. Selain program sertifikasi, Kemenag juga mencatat adanya peningkatan tunjangan profesi guru non-PNS, dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan sejak September 2025. 

“Kami menambah kesejahteraan guru non-PNS dari 1,5 juta menjadi 2 juta per bulan,” ujar Nasaruddin Umar pada (4/9/2025). Sepanjang 2025, tercatat 206.411 guru mengikuti program PPG dalam jabatan, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 29.933 peserta. 

Dari jumlah tersebut, lebih dari 102 ribu guru berasal dari madrasah dan pendidikan agama. Kemenag juga melaporkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, sekitar 52 ribu guru honorer telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai bagian dari penyelesaian status tenaga pendidik di lingkungan kementerian tersebut. (Nu online )

Peringati Hari Lahir Pancasila, Komunitas Nahdliyin Gelar Ziarah Ke Makam Sultan Hamid II

SUARA RESTORASI    Juni 03, 2025   

Peringati Hari Lahir Pancasila, Komunitas Nahdliyin Gelar Ziarah Ke Makam Sultan Hamid II

Kota Pontianak- Memperingati hari lahir Pancasila, sejumlah pemuda yang tergabung dalam Komunitas Nahdliyin Kalimantan Barat menggelar ziarah ke Makam perancang lambang negara Garuda Pancasila yakni Sultan Hamid II, di Kompleks Makam Kesultanan Pontianak Batulayang, pada hari Minggu 1 Juni 2025.

Menurut Koordinator Komunitas Nahdliyin Kalbar Abdul Hamid, kegiatan ziarah tersebut sebagai bentuk penghormatan atas jasa Sultan Hamid II yang berperan besar dalam perancangan Lambang Negara Garuda Pancasila. Sultan Hamid II adalah perancang utama, dan rancangannya kemudian di sahkan menjadi lambang negara.

“Kami masyarakat Kalimantan Barat turut bangga atas karya Sultan Hamid II. Sebagai wujud rasa syukur atas maha karya ini, kami berziarah megirimkan Fatihah, Yasin dan Tahlil pada beliau” Ujarnya.

Garuda Pancasila sebagai lambang negara memiliki makna yang cukup mendalam. Secara keseluruhan burung garuda melambangkan kekuatan dan semangat perjuangan bangsa. Elemen-elemen dalam lambang negara itu juga memiliki makna khusus mulai dari jumlah bulu, sayap, cakar, perisai serta warna.

MiSeM Gelar Pelatihan Video Konten Kreator Bagi Pemuda

SUARA RESTORASI    Juni 02, 2025   

MiSeM Gelar Pelatihan Video Konten Kreator Bagi Pemuda

Kota Pontianak- Lembaga Mitra Sekolah Masyarakat menggelar pelatihan Konten Kreator Bagi Pemuda, Kegiatan yang bekerjasama dengan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora tersebut digelar selama dua hari mulai tanggal 27 sampai 28 Deesember 2024 di Rafco Coffee Pontianak.

Direktur Mitra Sekolah Masyarakat (MiSeM) Mustawi menjelaskan bahwa program kegiatan tersebut  dirancang untuk melatih individu dalam membuat konten yang menarik dan efektif untuk berbagai platform digital, seperti media sosial, blog, dan website. 

“Kita berharap output dari kegiatan pelatihan konten kreator ini dapat membantu para pemuda untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi seorang content creator yang sukses dan dapat meningkatkan kualitas konten yang dihasilkan” Ujar Mustawi. 

Mustawi juga berharap konten yang dibuat oleh para konten kreator dapat mengikuti prinsip-prinsip jurnalisme, seperti keakuratan, objektivitas, dan akuntabilitas. Sehingga konten yang disebar diharapkan  memberikan informasi penting dan relevan kepada publik, membantu mereka untuk memahami isu-isu terkini dan mengambil keputusan yang terinformasi.  

SMK Darul Dakwah Gelar UKK, Gus Warisi : Ujian Ini Mengukur Keahlian Kalian Sendiri

SUARA RESTORASI    Juni 01, 2025   

SMK Darul Dakwah Gelar UKK, Gus Warisi : Ujian Ini Mengukur Keahlian Kalian Sendiri

Kota Pontianak- Sekolah Menengah Kejuruan Darul Dakwah Parit Adam Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya menggelar Uji Kompetensi Keahlian siswa Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan pada hari Selasa 29 April 2025 di Laboratorium SMK Darul Dakwah.

Uji kompetensi keahlian merupakan bentuk asesmen terhadap pencapaian kualifikasi jenjang pada KKNI atau Okupasi yang dilaksanakan diakhir masa studi oleh Lembaga sertifikasi Profesi atau satuan Pendidikan yang terakreditasi bersama dengan dunia kerja.

Kepala sekolah SMK Darul Dakwah Rusdi, A. Md berharap melalui Uji Kompetensi Keahlian dapat mengukur kompetensi siswa SMK Darul Dakwah sebagai bahan evaluasi kedepan nya bagi sekolah.

Penguji eksternal Mohamad Iqbal mengatakan bahwa dalam ujian kompetensi diperlukan konsentrasi. Konsentrasi yang baik akan membantu menyelesaikan tugas dengan akurat dan efisien serta mengurangi risiko kesalahan dalam praktik.

Sementara itu Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nahdlatul Athfal Gus Warisi Dahlan memberikan pemahaman arti pentingnya ujian dalam kehidupan. Ujian dalam hidup, dalam perspektif agama adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan manusia. Dalam menghadapi ujian seseorang harus sabar, ikhlas, dan tidak putus asa.

“Ujian ini adalah mengukur keahlian kalian sendiri. Sejauh mana selama tiga tahun kalian betul betul serius atau tidak dalam belajar. Bagi yang tidak serius selama tiga tahun belajar, pasti kalian menyesali betapa pentingya sungguh-sungguh dalam belajar. Dalam proses belajar boleh salah. Karena ada waktu untuk memperbaiki. Tapi ketika diluar, hindari kesalahan. Karena kalau kalian salah dalam dunia kerja, resikonya anda dipecat. Maka nanti setelah lulus, keluar dari pondok berhati hati, jangan membuat kesalahan karena akibatnya bisa fatal” Ungkap Gus Warisi.